G3OS/PKI

I. Proses Peralihan Kekuasaan setelah peristiwa G30S PKI

A. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan ORBA

Setelah diketahui bahwa dalang dari peristiwa G30S  adalah PKI maka hal ini menimbulkan kemarahan rakyat, dan mereka berdemo menuntut pembubaran PKI dan orma-ormasnya, mereka bergabung dalam Front Pancasila dan berkumpul di gedung DPR GR untuk mengajukan TRITURA

Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri , perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat karena didalamnya masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.

Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka, aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabhirawa dengan para demonstran yang menyebabkan gugurnya mahasiswa UI bernama Arief Rachman Hakim, Peristiwa  inilah yang kemudian  melahirkan SUPERSEMAR sebagai akhir dari pemerintahan Orde Lama yang kemudian melahirkan pemerintahan Orde Baru

B. Proses Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto

Setelah memegang Supersemar maka Soeharto segera mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu. Pada tanggal 20 Pebruari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto melalui Sidang Istimewa MPRS.  Dalam ketetapannya  N0. XXXIII/MPRS/1967 MPRS  mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan adanya ketetapan MPRS tersebut maka berakhirlah konflik yang merupakan sumber instabilitas politik secara Konstitusional.

Sebagai jawaban atas TRITURA maka lahirlah ketetapan-ketetapan sebagai berikut:

• Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi ormasnya pada sidang MPRS dengan ketatapannya  N0. IV/MPRS/1966 dan ketetapan NO. IX/MPRS/1966
• Pelarangan paham dan ajaran Komunisme /Marxisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap MPRS N0. XXV/MPRS/1966.
• Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS  N0. XX/MPRS/1966.

2. Perkembangan Pemerintahan ORBA

Pada hakekatnya Orde Baru adalah merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang di letakkan kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945.  Usaha penataan kembali kehidupan politik dimulai pada tahun 1968 dengan penyegaran DPR GR, penyegaran ini untuk menumbhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, komposisi anggota DPR terdiri dari wakil-wakil partai oilitik dan golongan Karya.

A. Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

1. Membentuk Kabinet Ampera
2. Politik Luar Negeri
3. Politik Dalam Negeri
4. Bibang Ekonomi
5. Bidang Sosial
6. Pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Baru

B. Pembangunan Nasional

C. Peristiwa-peristiwa penting pada masa Orde Baru

1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
2. Kembali menjadi anggota PBB
3. Pendirian ASEAN
4. Integrasi Timor-Timur ke Wilayah RI

D. Proses menguatnya Peran Negara Pada Masa Orde Baru

Telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa Orde Baru melalui tahap-tahap Pembangunan Nasional di segala bidang. Kabinet Ampera dibebani tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan Pembangunan Nasional, yang kemudian dikenal dengan Dwi Dharma

Adapun Program Kabinet Ampera adalah sebagai berikut

1. Memperbaiki kehidupan rakyat
2. Melaksanakan kehidupan rakyat
3. Melaksanakan politik Luar Negeri
4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme

Yang kemudian dikenal dengan Catur Karya Kabinet Ampera

E. Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi pada masa Orde Baru

1. Revolusi Hijau pengertian dan perkembangannya
2. Perkembangan Revolusi Hijau di Indonesia
3. Perkembangan Industrialisasi, a. Industri Pertanian dan b. Industri non Pertanian
4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, a. sistem Informasi dan Komunikasi , b. Perkembangan Media Komunikasi Massa di Indonesia , c. Sistem Komunikasi Satelit Domestik ( SKSD ) Palapa.
5. Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Indonesia