Sistem pemerintahan inggris

Makala System pemerintahan Inggris 2/11/2010 Kelompok 2

Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara bagian yang membentuk Persatuan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Negara-negara lainnya adalah Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Seringkali nama Inggris dipakai untuk menyebut keseluruhan negara ini.
Inggris yang wilayahnya meliputi 2/3 pulau Britania, berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan dengan Wales di sebelah barat.

Region (wilayah) Inggris

·         Greater London (London Raya)

·         North East England

·         North West England

·         Yorkshire and the Humber

·         West Midlands

·         East Midlands

·         East of England

·         South West England

·         South East England

(Bendera Inggris) (Lambang Inggris)
Bahasa resmi	Tidak ada, bahasa Inggris secara de facto
Ibu kota	London
Wilayah  - Total	130.395km²
Penduduk ;- Total (2006) ;- Kepadatan 58.716.581;
Dipersatukan	Abad ke-9 oleh Egbert dari Wessex
Zona waktu	UTC+0
Lagu kebangsaan	God Save the Queen

·         Inggris adalah negara bagian terbesar dan terpadat penduduknya dari negara-negara bagian yang membentuk Persatuan Kerajaan

Negara Inggris dikenal sebagai  induk dan pelopor sistem parlementer (the mother of parliaments), karena Inggrislah yang pertama kali menciptakan sistem parlemen yang mampu bekerja. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan sosial.

Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi tidak tertulis (KONVENSI) . Konstitusi Inggris tidak terkodifikasikan dalam satu naskah tertulis, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum, dan konvensi.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Inggris adalah :

1. Inggris adalah negara Kesatuan,dengan sistem desentralisasi,  dengan bentuk pemerintahan monarki.
2. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri+menteri). Sedangkan ratu sebagai kepala negara, yang merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara, tetapi tidak memeiliki kekuasaan politik.
3. Parlemen terdiri dari 2 kamar bikameral
4. Kabinet yang dipimpin perdana menteri  memegang kekuasaan    pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Common dan berasal dari partai mayoritas badan ini. Parlemen dapat membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.
5. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu. Oposisi  membentuk kabinet tandingan.
6. Sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing, yakni Partai Konservatif dan Partai Buruh.
7. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet,  meskipun begitu, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sistem parlemen dua kamar Inggris inilah yang menjadi cikal bakal

dari hampir semua parlemen bikameral (dua kamar) yang sekarang ada

di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia maupun di Amerika

Serikat. Model parlemen seperti inilah yang seringkali dianggap

sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi.

Dari sini dapat kita lihat bahwa institusi parlemen dalam artian

sebagai dewan yang mengurus pemerintahan sehari-hari adalah bagian

yang tak terpisahkan dari tradisi feudalisme dan bukan merupakan

konsekwensi logis dari teori demokrasi itu sendiri.

kekuasaan seorang raja Eropa

dalam teori feudalisme adalah kekuasaan yang terbatas, berbeda

dengan konsep raja yang absolut dalam budaya-budaya Timur. Ia tidak

bisa menarik pajak atau memulai perang tanpa berkonsultasi dengan

parlemennya.

Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, terjadilah perang

antara parlemen melawan rajanya sendiri. Perang ini membawa dampak

yang menarik dari aspek politik. Di satu sisi, para pemberontak

(yang disebut sebagai kaum parliamentarist) tidak bisa menolak

keabsahan Charles I sebagai raja karena menurut teori politik feudal

yang ada saat itu Charles I memang berhak menarik pajak itu, tapi di

sisi lain mereka tidak mau kekayaan mereka disedot habis oleh

kesewenangan raja. Dari sini lahirlah konsep yang tetap banyak

digunakan sampai sekarang, termasuk di Indonesia, yaitu "rule of

law".

Kesimpulannya: demokrasi parlementer adalah sebuah konsep yang

terbentuk karena pengalaman sejarah tertentu, dalam hal ini sejarah

Inggris yang kemudian dicoba di Prancis dan Jerman. Dalam pola ini

ada tahap-tahap perkembangan historis sebagai berikut:

(a) Di sebuah negara ada kekuasaan absolut raja yang ditopang dengan

teori feudalism.

(b) Kemudian muncul kelas penguasa lokal yang mendapatkan kekayaan

besar dan menggunakannya untuk melawan raja dengan menggunakan

instrumen struktur formal kenegaraan (parlemen/Commons).

(c) Perlawanan secara militer ini dibarengi dengan menggunakan

perlawanan secara ideologis, yaitu dengan mengeluarkan teori-teori

tandingan untuk melawan teori feudalisme, yaitu teori yang sekarang

kita sebut demokrasi parlementer.

Kenegaraan

• Kepala Negara: Raja atau Ratu.
• Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri.
• Sistem Pemerintahan : Demokrasi Parlementer, pemilu menurut sistem distrik.

keluarga Kerajaan

• Raja/Ratu: Elizabeth II

Ratu secara resmi juga kepala negara beberapa Negara Persemakmuran seperti Kanada dan Australia.

• Suami Ratu: Pangeran Philip.
• Putra Mahkota: Pangeran Charles, lalu putra tertua, Pangeran William, kemudian Pangeran Harry.
• Putra-putri Elizabeth dan Philip lainnya: Putri Anne, Pangeran Andrew, Pangeran Edward.
• Ibu Suri: (meninggal 30 Maret 2002) Elizabeth Bowes-Lyon

Eksekutif

• Perdana Menteri: David Willian Donald Cameron

Parlemen Britania Raya adalah yang tertua di dunia dan terdiri dari dua kamar: House of Commons dan House of Lords.

House of Lords (Dewan Bangsawan) adalah sebutan bagi majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Bersatu Britania Raya. Monarki Inggris bersama majelis tinggi (House of Lords) dan majelis rendah House of Commons (Dewan Rakyat Britania Raya) membentuk Parlemen Kerajaan Bersatu. Sekarang ini, jumlah kursi House of Lords (731) melebihi jumlah kursi House of Commons (646).
Nama resmi untuk House of Lords adalah ''The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled (translasi literal: Yang Termulia Bangsawan Keduniawian dan Spiritualitas Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara dalam Parlemen yang bersidang). Gelar formal untuk anggota House of Lords adalah "Yang Termulia Bangsawan ... dari ..." (The Right Honourable the Lord ... of ...). Bangsawan yang menjadi anggota badan penasihat Privy Council berhak menambahkan gelar "PC" yang ditulis setelah nama lengkap. Semua anggota Privy Council juga berhak atas gelar The Right Honourable.
Hasil pemungutan suara di House of Commons 7 Maret 2007 memutuskan penggantian anggota House of Lords dengan anggota yang dipilih lewat pemilihan umum (dengan opsi 100% hasil pemilu atau 80% hasil pemilu dan 20% hasil pengangkatan). Namun seminggu kemudian, House of Lords menolak usulan tersebut, dan memutuskan seluruh anggota House of Lords tetap berasal dari pengangkatan.


Dewan Rakyat (bahasa Inggris: House of Commons) adalah majelis rendah Parlemen Britania Raya, yang juga berisi Raja dan Dewan rakyat (majelis tinggi). Dewan rakyat dan Dewan bangsawan bersidang di Istana Westminster. Dewan rakyat adalah badan yang terdiri dari 646 ahli. Mereka dipilih secara demokrasi dan dikenal sebagai "Anggota Parlemen" atau AP. Anggota parlement dipilih melalui sistem pemilihan majemuk, oleh daerah-daerah pemilihan yang dikenal sebagai kawasan pemilihan umum, dan menjabat kursi mereka hingga Parlemen dibubarkan (maksimum lima tahun).
Dewan rakyat Britania Raya didirikan pada abad ke-14. Pada awalnya kekuasan Dewan rakyat tidak begitu besar jika dibandingkan dengan Dewan bangsawan, tetapi kini kekuasaan perundangannya lebih besar dari Dewan bangsawan. Di bawah akta Perlemen, hak para Bangsawan untuk menolak undang-undang diturunkan menjadi hak untuk menangguhkan undang-undang saja. Kerajaan bertanggungjawab pada Dewan rakyat. Perdana Menteri hanya dapat memegang jabatannya selama dia didukung oleh Dewan rakyat. Hampir semua menteri kerajaan dilantik dari Dewan rakyat (dengan satu pengecualian ^[1]) semua Perdana Menteri sejak 1902.
Nama resmi dan lengkap dewan Rakyat ialah The Honourable the Commons of the Britania Raya of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled (atau "Yang Terhormat Rakyat Britania Raya dan Irlandia Utara terhimpun di dalam Parlemen").

Hubungan dengan pemerintah

Berbeda dengan House of Commons (majelis rendah), House of Lords (majelis tinggi) tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan. Hanya Majelis Rendah yang dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan Majelis Rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap perdana menteri.
Hampir seluruh anggota kabinet berasal dari majelis rendah dan bukan majelis tinggi. Semua perdana menteri sejak tahun 1902 adalah anggota majelis rendah. Alec Douglas-Home yang menjadi perdana menteri pada tahun 1963 sewaktu masih menyandang gelar Earl, melepaskan gelar kebangsawanan dan terpilih sebagai anggota majelis rendah setelah masa jabatannya dimulai). Sejak tahun 1982, posisi penting dalam kabinet tidak ada yang diisi kalangan bangsawan, kecuali jabatan Lord Chancellor dan Ketua House of Lords. Kedua jabatan tersebut terus diisi kalangan bangsawan sejak 1982 ketika Peter Carington menjabat Menteri Luar Negeri (Valerie Amos pernah secara singkat menjabat Menteri Pembangunan Internasional hingga wafatnya Lord Williams dari Mostyn pada tahun 2003).
Walaupun demikian, anggota majelis tinggi banyak yang menjadi menteri muda, misalnya Lord Hunt dari Kings Heath (Departemen Kesehatan). Sejak tahun 1999, Jaksa Agung adalah seorang bangsawan bergelar Lord (sekarang dijabat Baroness Scotlandia dari Asthal).

Sejarah parlemen

Parlemen Britania Raya merunut sejarahnya dari Parlemen Kerajaan Inggris. Parlemen berkembang dari majelis penasehat raja Inggris pada waktu Zaman Pertengahan. Majelis kerajaan ini terdiri dari para padri, bangsawan, dan juga perwakilan kabupaten (dikenal juga sebagai "knights of the shire"). Tugas utama majelis adalah untuk mengizinkan pajak yang diajukan oleh Raja. Dalam banyak kasus majelis mendesakkan keluhan rakyat sebelum meneruskan dengan pemungutan suara pada pajak. Dan sejak itu Dewan rakyat mulai mempunyai kekuasaan legislatif.
Dalam "Parlemen Model" 1295, perwakilan kawasan perkotaan juga dimasukan. Dan sejak itu menjadi praktek lumrah bahwa setiap wilayah mengirimkan dua ksatria dari daerah, dan bahwa setiap daerah administratif mengirimkan dua borjuis. Pada mulanya, borjuis hampir tidak mempunyai kekuasaan. Ketika perwakilan wilayah sedang diaturkan, raja dapat memberikan hak memilih atau melucutkan hak memilih wilayah-wilayah sesuka hatinya. Penunjukan independensi oleh borjuis akan membuat kota-kota merka dikecualikan dari Parlemen. Para ksatria daerah berada dalam keadaan lebih baik, walaupun tetap kurang berkuasa daripada rekan-rekan aristrokrat mereka pada Parlemen yang masih satu kamar dahulu. Pembagian Parlemen ke dalam dua majelis dimulai ketika pemerintahan Edward III: para ksatria dan borjuis mendirikan Dewan rakyat, sementara pendeta dan para bangsawan menjadi bagian dari Dewan bangsawan.
Walaupun mereka masih berhamba pada Raja dan Dewan bangsawan, Dewan rakyat bertindak semakin berani. Pada waktu Parlemen Baik (1376), Juru bicara Dewan rakyat, Sir Peter de la Mare, mengeluhkan pajak yang besar, meminta penghitunganan pembelanjaan kerajaan, dan mengkritik pengurusan ketentaraan. Dewan rakyat bahkan juga melakukan pendakwaan pada setengah menteri Raja. Juru bicara berani itu dipenjarakan namun dilepaskan setelah kematian Raja Edward III. Pada waktu pemerintahan selanjutnya, Richard II, Dewan rakyat sekali lagi mukai mendakwa para menteri Raja. Mereka mendesak bahwa mereka tidak dapat mengatur pajak dan pembelanjaan negara. Walaupun kekuasaan mereka makin besar Dewan rakyat masih kurang berkuasa daripada Dewan bangsawan dan Raja.
Pengaruh Raja diperbesar oleh perang saudara setelah abad kelimabelas yang telah memusnahkan kekuasaan para bangsawan. Kedua dewan Parlemen memegang sedikit kekuasaan sewaktu tahun-tahun seterusnya, dan kekuasaan mutlak Raja dikembalikan. Dominasi raja menjadi semakin besar di bawah dinasti Tudor pada abad keenam belas. Kecenderungan ini namun telah dikembalikan ketika Dewan Stuart mendapatkan Tahta Inggris pada 1603. Dua raja Stuart, James I dan Charles I, memancing pertikaian dengan Dewan rakyat dengan isu-isu seperti pajak, agama dan kekuasaan kerajaan.
Perbedaan di antara Charles I dan Parlemen sangat besar dan menyebabkan Perang Saudara Inggris, yang dimenangkan oleh angkatan bersenjata Parlemen. Pada Desember 1648 Dewan rakyat telah dibersihkan oleh Tentara Model Baru yang seharusnya menghamba ke Parlemen. Pembersihan pride menjadi kudeta ketentaraan pertama dan satu-satunya dalam sejarah Inggris. Raja Charles I dihukum pancung dan Majelis tinggi dihapuskan. Parlemen satu kamar yang bertahan itu kemudian dirujuk oleh pengkritik sebagai Parlemen Bokong karena ia terdiri dari hanya segelintir anggota parlemen yang diizinkan oleh tentara - setengah dari mereka adalah dari pihak militer sendiri. Pada 1653, ketika tokoh-tokoh di Parlemen ini mulai berselisih pendapat dengan tentara, ia dibubarkan oleh Oliver Cromwell. Meskipun, raja dan Dewan bangsawan dikembalikan dengan Dewan rakyat pada 1660. Pengaruh Raja telah dikurangkan dan semaking berkurang ketika James II telah diturunkan dari takhtanya pada Revolusi Glorious pada 1688.

Dewan rakyat pada awal abad ke-19.

Abad kedelapanbelas memperlihatkan pengembangan pejabat Perdana Menteri. Idea bahwa sebuah kerajaan kekal kekuasaanna hanya sepanjang ia dapat mengekal dukungan Parlemen menghasilkan mosi tidak percaya pertama kali dalam sejarah ketika kerajaan Tuan North gagal untuk menamatkan Revolusi Amerika. Ide mutakhir bahwa hanya dukungan Dewan rakyat yang diperlukan untuk sebuah kerajaan namun adalah pengembangan kemudian. Adat bahwa Perdana Menteri adalah senantiasa seorang anggota Majelis rendah alih-alih majelis tinggi juga merupakan pengembangan kemudian.
Dewan rakyat mengalami suatu pembaruan penting pada abad kesembilan belas. Untuk beberapa tahun, beberapa kejanggalan muncul dalam perwakilan daerah administratif. Perbatasan-perbatasan kawasan pemilihan tidak pernah berubah sejak 1660, shingga banyak kota dulunya penting namun telah merosot pada abad kesembilanbelas masih mengekalkan hak mereka untuk memilih dua ahli. Yang amat terkenal dari "rotten borough" ini adalah Sarum Tua, yang hanya mempunyai enam pemilih untuk dua AP, dan Dunwich yang telah jatuh ke laut. Pada waktu yang sama, kota-kota besar seperti Manchester tidak menerima perwakilan tersendiri. Juga terkenal adalah pocket boroughs, daerah administratif yang diatur oleh pemilik tanah dan aristokrat, yang "calonnya" telah dipilih sebelumnya.
Dewan rakyat mencoba untuk menangani kejanggalan ini dengan meluluskan suatu rancangan undang-undang Pembaruan pada 1831. Pada mulanya, Dewan bangsawan tidak ingin meluluskan rancangan undang-undang itu namun akhirnya dipaksa untuk melakukannya ketika Perdana Menteri, Tuan Grey, menasehatkan Raja William IV untuk membanjiri Dewan bangsawan dengan membuat bangsawan pro-Pembaruan. Untuk menghindari hal ini ini, Para Tuan mundur dan meluluskan rancangan undang-undang pada 1832. Akta Pembaruan 1832, juga dikenali sebagai "Akta Pembaruan Hebat", mendirikan kawasan perkotaan, membuat keperluan pemilihan seragam untuk kawasan perkotaan, dan memberikan perwakilan pada kota-kota berpenduduk besar, tetapi masih banyak daerah kantung administratif tersisa. Pada tahun-tahun berikutnya, Dewan rakyat menjadi lebih tegas dan pengaruh Dewan bangsawan dikurangi oleh Krisis rancangan undang-undang Pembaruan, dan kekuasaan patron semakin berkurang. Dewan bangsawan menjadi lebih segan untuk menolak rancangan-rancangan undang-undang yang Dewan rakyat telah luluskan dengan mahoritas, dan ia menjadi prinsip politik yang diterima bahwa kepercayaan Dewan rakyat sendiri adalah perlu untuk sebuah kerajaan untuk tetap pada jabatannya.
Banyak pembaruan diperkenalkan pada akhir abad kesembilanbelas. Akta Pembaruan 1867 mengurangkan keperluan hak milik untuk pemilihan pada kawasan perkotaan, mengurangkan perwakilan pada daerah administratif yang lebih kurang penduduknya, dan memberikan tempat duduk parlemen pada kota-kota industri yang semakin besar. Pemilihan umum kemudian dikembangkan oleh Pewakilan Akta Rakyat 1884, di mana kelayakan hak milik dalam kawasan-kawasan perkotaan telah dikurangkan. Redistribution of Seats Act pada tahun berikutanya telah menggantikan hampir kesemua kawasan pemilihan berbagai anggota dengan kawasan-kawasan pemilihan satu anggota.

Ruang lama Dewan rakyat yang dibina oleh Sir Charles telah dimusnahkan oleh ledakan bom Jerman sewaktu Perang Dunia Kedua. Ciri-ciri penting reka bentuk Barry dikekalkan ketika Ruang dibangun kembali.

Perkembangan berlanjut pada awal abad keduapuluh. pada 1908, pemerintah Liberal di bawah Asquith memperkenalkan beberapa program kesejahteraan masyarakat yang, bersamaan dengan suatu perlombaan senjata, memaksa Kerajaan untuk mendapatkan pajak lebih tinggi. Pada 1909, Chancellor of the Exchequer, David Lloyd George, memperkenalkan "Pembelanjaan Rakyat", yang mengatur suatu pajak baru disasarkan kepada pemilik tanah kaya. Aksi yang tidak terkenal ini namun gagal dalam Dewan bangsawan yang Konservatif-dan meniggalkan jabatannya. Pada pemilihan umumnya selanjutnyaa namun, Asquith tetap menjadi Perdana Menteri dengan dukungan partai-partai yang lebih kecil. Asquith mengajukan bahwa kekuasaan Pertuanan akan dikurangkan dengan keras. Selepas suatu pemilihan umum pada Desember 1910 berikutnya, pemeritntahan Asquith mengatur kelulusan suatu rancangan undang-undang untuk mengurangi kekuasaan Dewan bangsawan selepas mengancam untuk membanjiri Majelis dengan 500 bangsawan baru untuk memastikan kelulusan rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Akta Parlemen 1910 menjadi berkesan, memusnahkan kesamaan dua Majelis parlemen. Dewan bangsawan telah diizinkan hanya untuk melambatkan kebanyakan perundangan untuk maksimum tiga sesi parlemen atau dua tahun kalender (dikurangkan ke dua sesi atau satu tahun oleh Akta Parlemen 1919). Sejak kelulusan Akta-Akta ini, Dewan rakyat telah menjadi cabang paling berpengaruh Parlemen, dalam teori dan dalam praktek.
Sejak abad ke-17, para AP tidak pernah diberi gaji. Kebanyakan lelaki yang dipilih ke Dewan rakyat mempunyai gaji swasta, sementara beberapa di antara mereka bergantung pada dukungan keuangan dari seorang yang kaya. Para AP sering kali digaji oleh serikat pekerja tetapi hal ini telah didakwakan haram oleh suatu keputusan Dewan bangsawan pada 1910 dan karenanya suatu klausa telah dimasukkan ke dalam Akta Parlemen 1911 yang memperkenalkan gaji untuk AP. Para menteri Kerajaan telah sentiasa digaji.

Partai Konservatif (Britania Raya)

 (Dialihkan dari Partai Konservatif (Inggris Raya))

David Cameron, pemimpin Partai Konservatif.

Partai Konservatif dan Pemersatu (bahasa Inggris: Conservative and Unionist Party, lebih sering disebut sebagai Konservatif, the Partai Konservatif, atau Partai Tory) adalah sebuah partai politik berhaluan tengah-kanan di Britania Raya. Didirikan pada abad 19, sejak saat itu partai ini terus menjadi partai utama dari sayap kanan di Britania Raya.
Partai Konservatif merupakan kelanjutan dari Partai Tory, didirikan pada tahun 1678, dan masih sering merujuk kepada Partai Tory' dan politikus, anggota, dan pendukungnya sebagai Tories. Partai ini juga dikenal sebagai Partai Pemersatu (Unionist Party) di Unionisme, yang menentang dukungan partai mereka terhadap Aturan Rumah Irlandia.

Partai Buruh (Britania Raya)

Partai Buruh Britania Raya (bahasa Inggris: Labour Party) adalah sebuah partai politik sayap kiri-tengah atau demokratis sosial di Britania Raya, dan merupakan salah satu dari tiga partai politik besar di negara tersebut.
Partai ini didirikan pada 7 Februari 1900 dan saat ini dipimpin oleh Gordon Brown, yang juga adalah Perdana Menteri Britania Raya saat ini.

Sistem yudisial di Kerajaan Inggris terbilang unik karena tidak

terdapatnya pengadilan nasional tertinggi yang bersifat tunggal. Komite Yudisial

(Judicial Committee) dalam Dewan Penasihat (Privy Council) merupakan

pengadilan banding tingkat akhir untuk perkara-perkara tertentu, sementara

pada banyak kasus lain, the House of Lords-lah yang menjadi pengadilan

banding tertinggi.

Di Skotlandia, pemutus tertinggi pada kasus-kasus pidana

adalah Pengadilan Tinggi (High Court of Justiciary), sedangkan pada kasus

perdata tugas tersebut dilaksanakan oleh the House of Lords.22

Komite Yudisial yang merupakan bagian dari Dewan Penasihat adalah

pengadilan tingkat akhir bagi seluruh wilayah Kerajaan Inggris dan negaranegara

Persemakmuran yang mengajukan permohonan banding kepada Ratu.

Persidangan dipimpin oleh lima orang hakim untuk mendengar permohonan

banding dari negara-negara Persemakmuran, sementara untuk kasus lain cukup dengan tiga orang hakim